Pijar Foundation Perkuat Unit Layanan Disabilitas bersama Kemdiktisaintek untuk Memastikan Kampus yang Inklusif

Inisiatif Pendidikan Tinggi Inklusif, yang didukung The Nippon Foundation, diluncurkan untuk memperkuat Unit Layanan Disabilitas yang efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi di perguruan tinggi.

Jakarta, 1 Juli 2026 — Di tengah meningkatnya dorongan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, tantangan terbesar kampus inklusif bukan hanya menerima mahasiswa penyandang disabilitas, tetapi memastikan mereka mendapatkan dukungan yang nyata setelah masuk ke ruang kuliah.

Laman resmi PT Inklusif Kemdiktisaintek mencatat bahwa setiap perguruan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Namun, data yang tersedia menunjukkan baru 155 perguruan tinggi yang tercatat memiliki ULD dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia.

Merespons kondisi tersebut, Pijar Foundation bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat keberlanjutan dan efektivitas ULD di perguruan tinggi Indonesia. Penandatanganan berlangsung dalam acara "Kolaborasi untuk Pendidikan Inklusif Indonesia: Dari Percontohan ke Dampak Berkelanjutan" di Jakarta Future Community Space (JFCS).

Dalam sambutan yang disampaikan melalui video, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., menegaskan bahwa inklusi merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa.

"Inklusifitas tidak berhenti pada akses masuk ke perguruan tinggi; ia berarti memastikan setiap mahasiswa memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensinya secara optimal," ujar Prof. Brian Yuliarto. "Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan sumber daya manusia unggul tanpa meninggalkan siapapun. Setiap anak bangsa memiliki potensi untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap potensi itu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang."

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pijar Foundation, dengan dukungan strategis The Nippon Foundation, meluncurkan program KRISAN Fellowship, sebuah program penguatan kapasitas kelembagaan yang ditujukan bagi perguruan tinggi, baik yang sudah memiliki ULD maupun yang baru akan membentuknya, agar memiliki bekal, jejaring, dan kepercayaan diri untuk memperkuat layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Nama KRISAN terinspirasi dari bunga krisan yang tumbuh di Indonesia dan Jepang, melambangkan pertumbuhan, ketangguhan, dan kekuatan yang tenang.

"Bagi mahasiswa penyandang disabilitas, memasuki perguruan tinggi sering hadir dengan tantangan tambahan. Karena itu, pendidikan tinggi yang inklusif harus lebih dari sekadar membuka akses masuk; dukungan perlu hadir sebelum, selama, dan setelah masa studi. Di sinilah Unit Layanan Disabilitas memiliki peran penting, bukan sekadar layanan administratif, melainkan penggerak agar inklusi menjadi prinsip kebijakan sekaligus kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kampus. Dan inklusi hanya nyata ketika menjangkau semua ragam disabilitas, dengan kebutuhan dan pengalaman belajar yang beragam," ujar Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Eksekutif Pijar Foundation.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan diskusi panel tingkat tinggi bertajuk "Dari Percontohan ke Dampak Berkelanjutan: Membangun Unit Layanan Disabilitas yang Kuat, Efektif, dan Berkelanjutan di Perguruan Tinggi Indonesia." Diskusi ini mempertemukan Ibu Dewi Wulandari, Koordinator Program Dukungan ULD Nasional Kemdiktisaintek, Bapak Asep Jahidin, Koordinator Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga Ibu Rachmita Maun Harahap, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas.

Dari perspektif komunitas disabilitas, keberadaan ULD yang kuat menjadi penting untuk memastikan hak mahasiswa penyandang disabilitas tidak berhenti di tingkat kebijakan. 

"Mahasiswa disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil, akses yang setara, dan lingkungan kampus yang memahami keberagaman kebutuhan," ujar Rachmita Maun Harahap, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, dalam diskusi panel tersebut. "ULD harus menjadi jembatan yang memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Ketika kampus memiliki layanan disabilitas yang kuat, mahasiswa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara lebih penuh dalam kehidupan akademik dan sosial kampus."

Pijar Foundation percaya bahwa pendidikan tinggi inklusif membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, dan mitra pembangunan. Melalui Inisiatif Pendidikan Tinggi Inklusif, kolaborasi ini membawa satu pesan utama: mahasiswa penyandang disabilitas memiliki hak, potensi, dan masa depan yang sama untuk berhasil, dan sistem pendidikan tinggi perlu siap mendukung mereka secara adil dan berkelanjutan.